jpnn.com, JAKARTA
- DPR tak mempedulikan kecaman publik mengenai sosialisasi revisi UU
KPK yang tengah bergulir saat ini. Dewan malah berkilah bahwa langkah
tersebut sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sosialisasi revisi UU KPK merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pemerintah dan dewan yang dibuat tahun lalu.
”Ya
karena memang pada waktu rapat konsultasi dengan presiden pertengahan
tahun lalu, presiden sendiri menyatakan perlu ada sosialisasi untuk
revisi UU KPK,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu
(8/3).
Bahkan, Fadli menyebut
sosialisasi ini sebenarnya sudah molor dari rencana semula. ”Harusnya
lebih awal. Tapi mungkin karena kegiatan dan lain-lain, dinamika di DPR
dan sebagainya itu baru mulai bisa dilakukan,” tandas Fadli.
Sementara
itu, anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i merasa kinerja KPK saat
ini memang perlu dilakukan evaluasi. ”Kayanya menurut saya pribadi ya
belum menurut Fraksi Gerindra, memang sudah layak untuk dievaluasi kinerja KPK,” kata Syafi'i saat dihubungi wartawan.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra
ini menjelaskan, kalau lembaga antirasuah itu prestasinya hanya
tertumpu atau mengandalkan pada operasi tangkap tangan (OTT). ”KPK
jangan hanya bertumpu pada OTT, kalau cuma OTT karena hak penyadapan
kita tidak perlu KPK yang biayanya mahal itu,” aku Syafi’i.
Oleh
karena itu, pria yang akrab disapa Romo Syafi'i ini mengaku setuju
dengan apa yang dikeluarkan pimpinan DPR untuk melakukan sosialisasi
tentang revisi UU KPK ke beberapa kampus atau universitas. ”Saya kira
sependapat dengan upaya untuk revisi itu guna meningkatkan kualitas
kinerja KPK, saya kira begitu,” tandas Syafi’i.
Untuk
diketahui, Badan Keahlian DPR telah melakukan sosialisasi revisi UU KPK
di sejumlah kampus seperti Universitas Andalas pada 9 Februari 2017 dan
Universitas Nasional pada 28 Februari 2017. Rencananya, Badan Keahlian
DPR akan melakukan sosialisasi ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
pada 22 atau 23 Maret 2017.
Ketua
BKD Johnson Rajagukguk mengakui ada penugasan yang dikeluarkan oleh
Setya Novanto selaku Ketua DPR RI untuk melakukan sosialisasi revisi UU
KPK. ”Oh iya (benar), beberapa waktu lalu sekira Februari,” katanya. (dil)
Sumber :Jpnn.com
0 comments:
Post a Comment