Bentuk Forum Warga untuk Cegah Tawuran Manggarai
Tawuran antar warga Manggarai dan Jl Tambak yang terus terulang menjadi perhatian banyak kalangan. Agar kasus serupa tidak lagi terulang perlu dilakukan pembentukan forum pemuda kedua wilayah tersebut.
"Kami menyarankan agar adanya satu wadah forum bersama Manggarai dan Tambak yang kepengurusannya dari para pemuda di kedua wilayah," kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali, Minggu (12/3).
Dia meminta, lurah dan camat di kedua wilayah harus secara proaktif turun untuk menyatukan tokoh agama dan masyarakat di wilayah konflik dalam satu ikatan. Lurah dan camat serta wali kota, lanjut Ashraf, wajib mengisi forum pemuda Manggarai dan Tambak dengan berbagai kegiatan. Seperti seni budaya, keagamaan dan pelatihan keterampilan usaha.
"Jadi, melalui forum ini, energi para pemuda di Manggarai dan Tambak bisa disalurkan secara positif," tuturnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait kebijakan pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang terlibat tawuran.
Ashraf mengaku sepakat adanya sanksi tegas terhadap siswa pelaku tawuran sebagai upaya untuk memberikan efek jera. "Kami sangat mendukung sanksi pencabutan KJP bagi siswa yang terlibat tawuran. Karena tawuran itu membahayakan," katanya, terpisah, sebelumnya.
Ashraf juga meminta adanya sanksi terhadap sekolah apabila ada anak didiknya yang ditemukan terlibat tawuran. Sehingga sekolah ke depannya diharapkan bisa lebih meningkatkan pendidikan dan keamanan di sekolah.
"Sanksi tegas tidak hanya kepada pelajar tapi guru juga. Harus lebih ketat lagi keamanan di sekolah. Ke sekolah harusnya bawa pulpen dan buku, bukan senjata tajam," tandasnya.
Sejumlah solusi disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan tawuran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyatakan, harus ada solusi komprehensif yang meliputi jangka pendek hingga jangka panjang.
"Perlu pendekatan sosiologis agar ada solusi yang fundamental," kata Soni, belum lama ini. Solusi jangka pendek, sambung Soni, bisa dilakukan dengan membangun kesadaran mereka karena kita semua bersaudara.
"Tawuran yang terjadi sama sekali tidak memberikan manfaat dan keuntungan," ujarnya. Soni menambahkan, untuk solusi jangka panjang bisa dilakukan dengan penataan ulang kawasan.
Terlebih, daerah tersebut juga akan dijadikan sebagai kawasan transportasi terpadu. "Rencananya, di kawasan Manggarai akan dibangun transportasi terpadu. Mulai dari kereta api, Transjakarta, Light Rail Transit (LRT) dan serta Mass Rapid Transit (MRT)," tandasnya. (wok/yuz/JPG)
"Kami menyarankan agar adanya satu wadah forum bersama Manggarai dan Tambak yang kepengurusannya dari para pemuda di kedua wilayah," kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali, Minggu (12/3).
Dia meminta, lurah dan camat di kedua wilayah harus secara proaktif turun untuk menyatukan tokoh agama dan masyarakat di wilayah konflik dalam satu ikatan. Lurah dan camat serta wali kota, lanjut Ashraf, wajib mengisi forum pemuda Manggarai dan Tambak dengan berbagai kegiatan. Seperti seni budaya, keagamaan dan pelatihan keterampilan usaha.
"Jadi, melalui forum ini, energi para pemuda di Manggarai dan Tambak bisa disalurkan secara positif," tuturnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait kebijakan pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang terlibat tawuran.
Ashraf mengaku sepakat adanya sanksi tegas terhadap siswa pelaku tawuran sebagai upaya untuk memberikan efek jera. "Kami sangat mendukung sanksi pencabutan KJP bagi siswa yang terlibat tawuran. Karena tawuran itu membahayakan," katanya, terpisah, sebelumnya.
Ashraf juga meminta adanya sanksi terhadap sekolah apabila ada anak didiknya yang ditemukan terlibat tawuran. Sehingga sekolah ke depannya diharapkan bisa lebih meningkatkan pendidikan dan keamanan di sekolah.
"Sanksi tegas tidak hanya kepada pelajar tapi guru juga. Harus lebih ketat lagi keamanan di sekolah. Ke sekolah harusnya bawa pulpen dan buku, bukan senjata tajam," tandasnya.
Sejumlah solusi disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan tawuran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyatakan, harus ada solusi komprehensif yang meliputi jangka pendek hingga jangka panjang.
"Perlu pendekatan sosiologis agar ada solusi yang fundamental," kata Soni, belum lama ini. Solusi jangka pendek, sambung Soni, bisa dilakukan dengan membangun kesadaran mereka karena kita semua bersaudara.
"Tawuran yang terjadi sama sekali tidak memberikan manfaat dan keuntungan," ujarnya. Soni menambahkan, untuk solusi jangka panjang bisa dilakukan dengan penataan ulang kawasan.
Terlebih, daerah tersebut juga akan dijadikan sebagai kawasan transportasi terpadu. "Rencananya, di kawasan Manggarai akan dibangun transportasi terpadu. Mulai dari kereta api, Transjakarta, Light Rail Transit (LRT) dan serta Mass Rapid Transit (MRT)," tandasnya. (wok/yuz/JPG)
sumber:jawapos.com
0 comments:
Post a Comment